Ketakutan di Balik Dwifungsi TNI: Ancaman Kembali ke Era Militerisme di Indonesia?

Zulfa.biz.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat data di blog saya yang penuh informasi. Dalam Konten Ini saya akan mengulas berbagai hal menarik tentang Militerisme, Politik, Keamanan Nasional, Indonesia, Hak Asasi Manusia. Artikel Dengan Fokus Pada Militerisme, Politik, Keamanan Nasional, Indonesia, Hak Asasi Manusia Ketakutan di Balik Dwifungsi TNI Ancaman Kembali ke Era Militerisme di Indonesia Simak baik-baik hingga kalimat penutup.

Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial, menyebabkan banyak pihak mengemukakan pendapat. RUU ini mengusulkan sejumlah perubahan signifikan terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu poin krusial dari revisi ini adalah izin bagi prajurit TNI dan Polri untuk menduduki posisi dalam jabatan sipil.

Salah satu tokoh yang mendukung revisi ini adalah Nasution, yang berpendapat bahwa kehadiran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam ranah non-militer sangat penting. Ia berargumen bahwa prajurit TNI tidak hanya berfungsi sebagai pelindung negara, tetapi juga berperan serta dalam isu-isu sosial dan politik, yang dapat memengaruhi arah kebijakan pemerintah di masa mendatang.

Draf RUU ini mencakup usulan menarik, di mana TNI aktif diizinkan untuk menduduki peran dalam lima belas kementerian dan lembaga. Hal ini seolah menghidupkan kembali konsep dwifungsi ABRI yang pernah populer di era Orde Baru, di mana ABRI memiliki pengaruh signifikan dalam berbagai aspek pemerintahan dari tahun 1966 hingga 1998 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Pada masa itu, ABRI memiliki fraksi di parlemen yang dikenal dengan sebutan Fraksi ABRI. Fraksi ini beranggotakan perwakilan dari berbagai matra dalam ABRI, termasuk kepolisian. Namun, setelah Soeharto lengser pada tahun 1998, Fraksi ABRI mengalami perubahan menjadi Fraksi TNI-POLRI dengan jumlah anggotanya yang berkurang. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap dinamika politik dan kebutuhan demokrasi yang lebih murni.

Setelah persetujuan awal mengenai fungsi ganda prajurit militer oleh Presiden Soeharto, ABRI memperoleh posisi yang kuat di pemerintahan. Kondisi ini memberikan mereka kekuasaan untuk memengaruhi dan mengatur kebijakan negara, yang pada saat itu dinilai menimbulkan sejumlah masalah dalam hal demokrasi.

Beberapa pengamat menyatakan bahwa kembali munculnya ide dwifungsi TNI berpotensi mengancam substansi demokrasi di Indonesia. Poin ini menjadi sangat sensitif, terutama ketika mengingat sejarah kelam di mana ABRI memiliki kekuasaan yang besar dan sering kali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Setelah era Reformasi pada tahun 2000, istilah ABRI pun ditinggalkan dan bertransformasi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan dwifungsi resmi dihapuskan demi keberlangsungan demokrasi.

Keberadaan RUU ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai batasan dan peran TNI dalam kehidupan sipil. Apakah benar bahwa TNI perlu memainkan peran aktif dalam pemerintahan sipil, ataukah hal ini justru akan membawa kembali pada praktik-praktik politik yang tidak demokratis? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak, terutama dalam konteks pembangunan demokrasi di Indonesia yang masih dalam proses pematangan.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sendiri memberikan penekanan bahwa peran TNI haruslah terfokus pada tugas-tugas pertahanan dan keamanan negara. Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada 13 Maret 2025 di Komplek Parlemen Jakarta, ia mengungkapkan pentingnya menjaga keutuhan dan kestabilan negara, sembari tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun melalui pengorbanan yang besar.

Dengan demikian, RUU TNI ini merupakan refleksi penting dari dinamika politik di Indonesia. Masyarakat perlu aktif berpartisipasi dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap perubahan legislasi yang berpotensi mempengaruhi masa depan bangsa. Dialog terbuka antara pemerintah, TNI, dan masyarakat sipil harus terus dilakukan agar ide-ide yang muncul dapat memperkuat fondasi demokrasi di tanah air.